Di Indonesia, istilah Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini masih kerap dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk program sosial, donasi, bantuan pembangunan fasilitas umum, atau bantuan terhadap masyarakat sekitar. Padahal, dalam konteks yang lebih luas dan sesuai dengan paradigma global, CSR seharusnya menjadi bagian penting dari strategi keberlanjutan perusahaan. Berbeda dengan pemahaman di negara-negara maju, di mana istilah CSR sering kali beririsan dengan “sustainability” dan melekat langsung dalam kerangka manajemen perusahaan, di Indonesia masih terjadi pemisahan antara unit CSR dengan strategi bisnis inti. Namun demikian, tren global menuju keberlanjutan tetap memberikan dampak terhadap arah pengelolaan CSR di Indonesia, terutama pada aspek Community Development (Comdev) yang menjadi salah satu bentuk implementasi tanggung jawab sosial yang langsung menyentuh masyarakat.
Comdev sebagai bagian dari CSR di Indonesia kini mengalami pergeseran peran yang signifikan. Jika sebelumnya CSR hanya dianggap sebagai pelengkap atau kewajiban administratif untuk memenuhi peraturan, kini semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya menjadikan comdev sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Hal ini terlihat dari meningkatnya ekspektasi terhadap perusahaan, baik dari regulator, masyarakat, maupun investor, untuk menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung target-target program pembangunan berkelanjutan. Laporan World Economic Forum (2023) menunjukkan bahwa 80% konsumen global kini lebih memilih produk dari perusahaan yang memiliki program keberlanjutan yang jelas. Meskipun angka ini merujuk pada pasar global, dampaknya terasa hingga Indonesia, terutama bagi perusahaan yang berorientasi ekspor atau bermitra dengan korporasi multinasional.
Laporan Bloomberg Intelligence terbaru juga telah memperkirakan bahwa perkembangan investasi yang berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) akan mencapai USD 50 triliun pada tahun 2025. ESG menjadi kerangka yang semakin banyak diadopsi dalam penilaian kinerja perusahaan, baik oleh investor maupun lembaga rating keberlanjutan (ESG). Dalam konteks ini, comdev memiliki peran penting dalam aspek “S” dari ESG, yaitu sosial. Program-program comdev yang dirancang untuk mempertahankan social license to operate, memberdayakan masyarakat, menciptakan peluang ekonomi lokal, serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, menjadi bagian dari indikator sosial yang dievaluasi dalam pelaporan ESG.
Perubahan ini diperkuat oleh dinamika regulasi di berbagai negara. Uni Eropa, misalnya, telah menerapkan Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) di mana hal itu mewajibkan perusahaan besar untuk melaporkan dampak keberlanjutan mereka secara lebih transparan. Di dalam negeri program kepatuhan dan kinerja terkait keberlanjutan seperti PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah lama menekankan pada aspek sosial dalam penilaiannya selain aspek lingkungan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendekatan comdev ke depan tidak bisa lagi dilakukan secara ad-hoc, melainkan harus berbasis strategi, data, dan berorientasi pada hasil jangka panjang.
Laporan Deloitte Global Human Capital Trends (2023) mengungkap bahwa 65% perusahaan global telah memasukkan fungsi keberlanjutan ke dalam struktur organisasi mereka, termasuk unit CSR dan comdev. Di Indonesia, tren serupa mulai terlihat, terutama pada perusahaan-perusahaan besar di sektor energi, tambang, dan manufaktur. Posisi seperti Chief Sustainability Officer (CSO) mulai dibentuk untuk memimpin integrasi aspek keberlanjutan ke dalam seluruh lini bisnis. Ini membuka ruang baru bagi profesional di bidang comdev untuk naik ke tingkat strategis, tidak hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai perancang dan evaluator inisiatif keberlanjutan perusahaan.
Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan. Otomatisasi dan digitalisasi mulai merambah berbagai aspek pekerjaan, termasuk dalam pemantauan dan evaluasi program comdev. Teknologi seperti artificial intelligence (AI) kini digunakan untuk menganalisis data sosial, mengukur dampak, hingga mengidentifikasi risiko sosial di wilayah operasi perusahaan. McKinsey Global Institute (2023) memperkirakan bahwa sekitar 30% pekerjaan administratif di bidang keberlanjutan dapat terdigitalisasi dalam lima tahun ke depan. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pekerja comdev yang hanya mengandalkan keterampilan administratif tanpa kapasitas analitik dan adaptasi terhadap teknologi.
Namun bukan berarti masa depan profesi ini suram. Justru sebaliknya, transisi ini membuka peluang baru bagi tenaga profesional comdev yang mampu mengembangkan kompetensi strategis. Dalam laporan Stanford Social Innovation review pada tahun 2024, keberhasilan program sosial perusahaan (comdev) sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam membangun kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh komunitas lokal. Ini artinya, pekerja comdev ke depan perlu memiliki kemampuan dalam negosiasi, komunikasi lintas sektor, serta penggunaan data dalam pengambilan keputusan berbasis bukti.
Dengan berbagai dinamika ini, muncul pertanyaan penting: Apakah profesi di bidang CSR dan comdev akan tetap relevan dan berkembang di masa depan, atau justru tergeser oleh otomatisasi dan perubahan struktur bisnis? Tulisan ini akan mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana arah perkembangan tersebut, terutama bagaimana program comdev dapat beradaptasi dengan tren keberlanjutan global seperti dekarbonisasi, transisi energi, serta pengembangan ekonomi sirkular. Jawaban atas pertanyaan ini akan dibahas lebih lanjut dalam Bagian 2, dengan memberikan contoh konkret praktik comdev berbasis ESG yang telah berhasil diterapkan di Indonesia.
Opini Oleh: Agnes Dwi Jayani
