Isu Keberlanjutan = Isu Global
Isu keberlanjutan (sustainability) kini menjadi salah satu topik strategis yang mendapat perhatian luas di berbagai forum, baik regional maupun global. Hal ini didorong oleh semakin mendesaknya berbagai tantangan global, seperti krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan ketidakmerataan ekonomi yang terus mengancam masa depan dunia. Dalam konteks tersebut, Indonesia telah menegaskan komitmennya dalam membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen tersebut juga disampaikan Indonesia dalam Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 2025 yang diselenggarakan di Bangkok. Forum ini menjadi wadah penting bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk berdiskusi, bertukar praktik terbaik, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Keterlibatan Indonesia mencerminkan komitmen nasional dalam merespons isu-isu keberlanjutan secara global sekaligus menunjukkan peran aktif di tingkat kawasan.
Konsep keberlanjutan secara resmi diperkenalkan pada tahun 1987 oleh World Commission on Environment and Development (WCED), atau yang lebih dikenal sebagai Komisi Brundtland, melalui laporan bertajuk Our Common Future. Dalam laporan ini, keberlanjutan didefinisikan sebagai proses pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Definisi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial sebagai pilar utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Seiring berkembangnya pemahaman terhadap isu keberlanjutan, semakin disadari bahwa sektor bisnis memainkan peran yang sangat strategis dalam menciptakan dampak, baik positif maupun negatif, terhadap ketiga pilar tersebut. Dari sinilah lahir konsep corporate sustainability, yaitu pendekatan di mana perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan yang mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnisnya menunjukkan tanggung jawab jangka panjang terhadap masa depan bersama, serta membangun nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, dunia usaha menjadi aktor kunci dalam mendorong transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen Indonesia
Salah satu komitmen Indonesia terhadap prinsip keberlanjutan tercermin dalam sejumlah instrumen hukum yang mengatur aspek keberlanjutan dalam kegiatan usaha. Salah satu dasar hukum yang menjadi pijakan utama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap bentuk kegiatan penanaman modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan dilakukan di wilayah Republik Indonesia, wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15, diantaranya adalah :
- Menetapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan
Berbagai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut diwujudkan dalam praktik nyata di sektor bisnis melalui upaya pengelolaan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Selain itu perusahaan juga menjalankan inisiatif yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) atau dalam konteks Indonesia lebih dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Inisiatif ini menjadi panduan bagi perusahaan untuk menjalankan peran sosialnya secara bertanggung jawab, tidak hanya berfokus pada keuntungan semata (profit), tetapi juga turut berkontribusi dalam pembangunan sosial (people) dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan (planet).
Mendorong Implementasi CSR Melalui PROPER
Untuk mendukung praktik keberlanjutan dan CSR, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menjalankan program PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan), sebuah inisiatif yang menilai kinerja lingkungan dan sosial perusahaan. Partisipasi dalam PROPER bersifat wajib bagi perusahaan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, seperti sektor minyak dan gas bumi, pertambangan, dan infrastruktur. Namun demikian, cakupan PROPER tidak terbatas pada industri-industri berat tersebut saja. Sektor lain seperti manufaktur, energi, petrokimia, agribisnis, hingga perhotelan dan jasa juga ikut dinilai berdasarkan skala dan potensi dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong praktik bisnis berkelanjutan di berbagai sektor industri, bukan hanya yang berdampak besar, tetapi juga yang memiliki peran penting dalam rantai pasok dan keseimbangan ekosistem.
Berdasarkan laporan kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) KLHK tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam partisipasi perusahaan yang mengikuti penilaian PROPER, yakni sebesar 21,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, jumlah perusahaan yang ikut serta tercatat sebanyak 3.694, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 4.495 perusahaan. Kenaikan ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran dan komitmen dunia usaha di Indonesia terhadap pengelolaan lingkungan dan sosial.
Dari total 4.495 perusahaan yang mengikuti penilaian PROPER tahun 2024, sebanyak 85 (1,89%) perusahaan meraih peringkat EMAS, 227 (5,05%) perusahaan peringkat HIJAU, 2.649 (58,96%) perusahaan peringkat BIRU, 1.313 (29,22%) perusahaan peringkat MERAH, dan 16 (0,36%) perusahaan berperingkat HITAM, sementara 205 (4,56%) perusahaan dikenakan penegakan hukum, tidak beroperasi, atau ditangguhkan. Perusahaan-perusahaan ini terdiri dari 1.921 sektor Agroindustri, 1.711 sektor Manufaktur Prasarana Jasa, dan 863 sektor Pertambangan Energi Migas.
Meskipun terjadi peningkatan partisipasi perusahaan, akan tetapi terlihat bahwa mayoritas perusahaan masih terbatas pada pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa menunjukkan upaya lebih dalam strategi jangka panjang. Hal ini tercermin dari dominasi peringkat BIRU (58,96%), yang menandakan kepatuhan minimum tanpa inovasi atau inisiatif lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.
Tantangan dan Solusi dalam PROPER
Dalam implementasinya, perusahaan menghadapi berbagai dinamika dan tantangan untuk mendorong pencapaian PROPER yang lebih baik.Yang pertama, masih banyak perusahaan yang beranggapan bahwa pengeluaran untuk program CSR tidak memberikan dampak langsung terhadap keuntungan atau pertumbuhan bisnis. Padahal, saat ini kesadaran stakeholder seperti lembaga pembiayaan, investor pelanggan, dan masyarakat terhadap isu keberlanjutan semakin tinggi.
Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan perlu menanamkan mindset bahwa CSR berkelanjutan bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan bagian integral dari strategi bisnis yang mampu meningkatkan daya saing dan reputasi perusahaan, terutama di tengah tuntutan pasar dan stakeholder yang semakin peduli terhadap isu lingkungan dan sosial yang keberlanjutan. Hal ini diantaranya diperoleh melalui penjagaan formal and social license to operate, pengelolaan risiko yang lebih baik dan kepercayaan yang meningkat dari pemangku kepentingan. Perusahaan juga dapat memanfaatkan metode evaluasi seperti SROI (Social Return on Investment) untuk mengetahui manfaat program baik bagi stakeholder maupun bagi perusahaan.
Tantangan kedua, perusahaan sering menghadapi kesulitan dalam merancang dan menjalankan program yang tepat sasaran. Hal ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap karakteristik wilayah operasional serta kebutuhan dan kepentingan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan riset sosial dan pemetaan partisipatif secara komprehensif agar program yang dijalankan benar-benar kontekstual, efektif, dan berdampak. Keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra, bukan hanya sebagai penerima manfaat, menjadi kunci dalam menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Tantangan ketiga adalah keterbatasan kapasitas internal. Masih banyak perusahaan yang belum memiliki tim profesional khusus yang menangani Corporate Social Responsibility secara strategis. Akibatnya, program CSR sering kali dijalankan tanpa arah yang jelas dan hanya bersifat jangka pendek atau seremonial. Hal ini tentu bertolak belakang dengan semangat keberlanjutan dan pencapaian PROPER yang mengharuskan program terintegrasi, terukur, berdampak dan berkelanjutan
Berkolaborasi dengan Mitra Strategis
Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, perusahaan perlu berkolaborasi dengan mitra strategis yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang keberlanjutan dan CSR. Salah satunya adalah Spectrum CSR Solution, yang telah berpengalaman dalam mendampingi berbagai perusahaan merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program CSR yang berdampak. Tidak hanya itu, Spectrum juga membantu perusahaan dalam menyusun dokumen PROPER secara komprehensif dan sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Pendekatan yang digunakan bersifat kontekstual dan berbasis kajian ilmiah sosial-lingkungan, sehingga memastikan bahwa setiap intervensi program tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan regulatif, tetapi juga memberikan nilai nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
Penutup
Di tengah meningkatnya urgensi akan keberlanjutan dan tuntutan terhadap akuntabilitas korporasi, program CSR berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Melalui program seperti PROPER, perusahaan tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menegaskan posisi mereka sebagai agen perubahan yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat bersama mitra berpengalaman, perusahaan dapat menjadikan CSR sebagai manifestasi tanggung jawab sosial sekaligus pilar keberlanjutan bisnis yang berdampak nyata bagi masa depan.
